JK Ingin Jokowi Lengser?
Oleh Bara ilyasa pada hari Senin, 21 Des 2015 - 14:00:00 WIB
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang membuat opini agar Presiden Joko Widodo di dimakzulkan oleh DPR RI.
Pasalnya, Jusuf Kalla menolak menindaklanjuti rekomendasi Pansus Pelindo II DPR RI yang salah satunya adalah memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II R.J. Lino.
"Akibat dari rekomendasi pansus angket yang tidak ditindaklanjuti, setelah Hak Menyatakan Pendapat digulirkan, diambil keputusan di paripurna, diajukan kepada MK, maka dapat berujung pada impeachment terhadap Presiden," ujar Rieke Dyah Pitaloka saat dihubungi awak media, Senin (21/12/2015).
Menurut Rieke, hasil temuan pansus, baik berupa dokumen maupun pernyataan RJ Lino dan Meneg BUMN telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945, Putusan MK, UU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam proses perpanjangan kontrak JICT antara Indonesia (Pelindo II) dengan Hongkong (HPH). Perpanjangan dilakukan 2015, padahal kontrak baru berakhir 2019.
"Saya bukan menuduh, hanya pikiran selintas saja jangan-jangan Pak JK sedang mendorong terbentuknya opini pansus Pelindo bukan pansus angket. Dan berharap Presiden percaya. Jika Presiden tidak tindaklanjuti (karena percaya pernyataan Pak JK bahwa rekomendasi pansus angket hanya saran politik yang tidak perlu ditindaklanjuti),” tambah Rieke.
Rieke melanjutkan, atas tindakan itu, presiden bisa dikategorikan melakukan pembiaran dan melakukan pemufakatan dengan pelanggar UUD 1945, putusan MK, UU dan Peraturan perundangan lainnya. Artinya, Presiden juga lakukan kesalahan serius dan fatal yang berarti harus dicopot dari jabatannya," tuturnya.
"Kalau Jokowidodo, diberhentikan dari jabatannya, yang menggantikan jadi Presiden siapa ya? (Silakan rakyat Indonesia menjawabnya, saya yakin rakyat sudah cerdas),". (Icl)
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang membuat opini agar Presiden Joko Widodo di dimakzulkan oleh DPR RI.
Pasalnya, Jusuf Kalla menolak menindaklanjuti rekomendasi Pansus Pelindo II DPR RI yang salah satunya adalah memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II R.J. Lino.
"Akibat dari rekomendasi pansus angket yang tidak ditindaklanjuti, setelah Hak Menyatakan Pendapat digulirkan, diambil keputusan di paripurna, diajukan kepada MK, maka dapat berujung pada impeachment terhadap Presiden," ujar Rieke Dyah Pitaloka saat dihubungi awak media, Senin (21/12/2015).
Menurut Rieke, hasil temuan pansus, baik berupa dokumen maupun pernyataan RJ Lino dan Meneg BUMN telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945, Putusan MK, UU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam proses perpanjangan kontrak JICT antara Indonesia (Pelindo II) dengan Hongkong (HPH). Perpanjangan dilakukan 2015, padahal kontrak baru berakhir 2019.
"Saya bukan menuduh, hanya pikiran selintas saja jangan-jangan Pak JK sedang mendorong terbentuknya opini pansus Pelindo bukan pansus angket. Dan berharap Presiden percaya. Jika Presiden tidak tindaklanjuti (karena percaya pernyataan Pak JK bahwa rekomendasi pansus angket hanya saran politik yang tidak perlu ditindaklanjuti),” tambah Rieke.
Rieke melanjutkan, atas tindakan itu, presiden bisa dikategorikan melakukan pembiaran dan melakukan pemufakatan dengan pelanggar UUD 1945, putusan MK, UU dan Peraturan perundangan lainnya. Artinya, Presiden juga lakukan kesalahan serius dan fatal yang berarti harus dicopot dari jabatannya," tuturnya.
"Kalau Jokowidodo, diberhentikan dari jabatannya, yang menggantikan jadi Presiden siapa ya? (Silakan rakyat Indonesia menjawabnya, saya yakin rakyat sudah cerdas),". (Icl)
Prediksi Lawan: Jokowi Lengser Bulan Oktober, Akhirnya Terbukti
Presiden Jokowi (Okezone.com)
Tahun lalu, Juli-September 2015, posisi Jokowi diujung tanduk. Pasalnya saat itu nilai tukar Rupiah hampir menyentuh level Rp.15.000 per dollar. Keadaan ekonomi genting, masyarakat panik dan mulai berbondong-bondong memborong Dollar Amerika. Indonesia menuju kebangkrutan. Pihak oposisi di negeri ini saat itu, seperti Amin Rais, SBY, Fadli Zon, Prabowo, Ical dan para mafia meramalkan bahwa Jokowi akan lengser pada bulan Oktober 2015. Pada bulan itu, oposisi memprediksi bahwa Rupiah akan terpuruk hingga Rp. 20.000 per dollar.
Namun apa yang terjadi pada bulan Oktober 2015? Prediksi oposisi bahwa Jokowi lengser, akhirnya terbukti. Namun bukan lengser benaran tetapi justru lengser dari posisinya yang sudah di ujung tanduk. Ketika memasuki bulan Oktober 2015, dengan cepat Rupiah menguat di posisi terkuatnya Rp. 13.200 per dollar Amerika. Penguatan Rupiah diiringi juga penguatan perekonomian yang mulai membaik. Jokowi akhirnya berhasil lengser dari posisinya sebagai Presiden yang gagal menstabilkan Rupiah.
Di bulan yang sama yakni Juli-September 2016 ini, pesimistis Jusuf Kalla dan Gubernur BI, Agus Martowardojo, bahwa Jokowi akan dicap sebagai “Presiden Tax Amnesty” yang gagal di dunia, akhirnya terbukti lagi. Jokowi berhasil lengser dari posisi Presiden Tax Amnestyyang gagal menjadi satu-satunya Presiden di dunia yang tersukses dalam program Tax Amnesty.
Suksesnya program Tax Amnesty, tidak lepas dari dukungan penuh Menkeu Sri Mulyani. Sebelumnya Jokowi terlihat sebagai orang satu-satunya yang terus optimis pada program Tax Amnesty itu. Anggota DPR, pihak oposisi, para menteri, bahkan wakilnya Jusuf Kalla dan Gubernur BI era SBY, Agus Martowardojo, terus pesimis terkait program Tax Amnesty itu. Akan tetapi walaupun hanya sendirian, Jokowi terus tegar dan optimis. Jokowi kemudian beruntung. Berkat masuknya Sri Mulyani, program Tax Amnesty akhirnya membahana.
Per 30 September atau 1 Oktober 2016, deklarasi harta mencapai 3.500 Triliun, dana repatriasi tembus 140 triliun dan dana pajak yang berhasil dihimpun dan masuk ke kas negara tembus 97 triliun. Dua kali Jokowi diprediksi lengser karena kegagalannya di bidang ekonomi, dua kali itu juga Jokowi lengser dari posisi terlemahnya. Indonesia berhasil menjadi negara tersukses dalam program Tax Amnesty di dunia. Transaksi di bursa saham Indonesia akhirnya mengalahkan Singapura dan Malaysia. Semua pihak akhirnya mengangkat dua jempol kepada Jokowi.
Prediksi lengsernya Jokowi dari posisinya sebagai Presiden sebenarnya sudah beberapa kali diramalkan oleh berbagai pihak. Ditilik dari belakang, maka bisa dilihat ramalan-ramalan berbagai pihak yang memprediksi bahwa Jokowi akan lengser dari posisinya.
Prediksi elit PDIP Effendi Simbolan bahwa Jokowi akan jatuh paling lama tiga bulan, sejak ia berkuasa, akhirnya terbukti. Setelah tiga bulan, Jokowi yang pada awalnya divonis tak memiliki kekuatan dan akan dengan mudahnya dijatuhkan oleh Koalisi Merah Putih, terbukti mampu lengser dari posisi lemahnya. Kini Jokowi telah lengser dari posisi di dasar klasemen menjadi pemuncak klasemen politik di negeri ini. Faktanya, Ical lengser dari ketum Golkar, Novanto lengser dari ketua DPR, Anis Matta, Hatta Rajasa, Surya Dharma Ali, masing-masing lengser dari ketum partainya.
Prediksi Jusuf Kalla bahwa ia akan mampu mendikte Jokowi dalam waktu tiga bulan akhirnya juga terbukti. Skenario Jusuf Kalla bersama Sudirman Said untuk mencoba mendikte Jokowi terkait Freeport kini terbukti. Kini Jokowi membuktikan bahwa ia kini telah lengser dari sosok yang mudah didikte menjadi sosok berkepala batu, pantang menyerah, dan setegar batu karang. Faktanya, Sudirman Said lengser dari kursi Menteri, Jusuf Kalla lengser dari kursi The Real President.
Sematan Megawati kepada Jokowi sebagai petugas partai, kini juga terbukti. Jokowi telah lengser dari posisinya sebagai petugas partai. Kini Jokowi benar-benar The Real President. Ia telah lengser dari boneka Megawati, boneka PDIP. Jokowi kini mampu membuat partai-partai pendukungnya tunduk kepada keputusannya. Usaha PDIP untuk melengserkan Menteri BUMN, Rini Soemarni, akhirnya mental di tangan Jokowi. Pun dalam pemilihan Kapolri, Jokowi telah lengser dari tekanan PDIP untuk menjadikan Budi Gunawan menjadi Kapolri, dengan memilih sosok lain, Tito Karnavian.
Di bulan Oktober tahun 2016, Jokowi yang kembali diprediksi akan lengser karena gagal menutup defisit APBN, gagal melanjutkan proyek infrastrukturnya, gagal menghindari utang mungkin kembali terbukti karena sukses meraup dana pajak dari Tax Amnesty. Dengan suksesnya program Tax Amnesty, Jokowi diprediksi akan lengser dari kegagalan menutup defisit APBN 2016, lengser dari kegagalan melanjutkan proyek masif infrastrukturnya dan lengser dari kegagalan program Tax Amnesty itu sendiri.
Kini Jokowi bersama Sri Mulyani boleh tersenyum lega karena berhasil lengser dari proyeksi lawan-lawan politiknya berkat suksesnya program Tax Amnesty. Ke depan dengan dana repatriasi yang mulai mengalir ke dalam negeri, maka Jokowi akan leluasa membangun negeri ini menyaingi Singapura yang sudah mulai ketar-ketir. Dengan demikian prediksi lawan bahwa Jokowi akan lengser di bulan Oktober 2016, akhirnya terbukti. Jokowi lengser dari kegagalan dan dengan langkah pasti meraih kesuksesan bersama rakyatnya.
Salam Kompasiana,
Asaaro Lahagu
Tambahan dari gue.
Jokowi juga ga berhasil dikudeta saat demo 411 dan 212 taon 2016.
Alesan demo ahok, padahal mo kudeta Jokowi.
sumber: https://www.kompasiana.com/lahagu/prediksi-lawan-jokowi-lengser-bulan-oktober-akhirnya-terbukti_57f0d710599373960cbc11b4
Sekjen FUI Akui Akan Dapat Bonus Lebih Jika,, Jokowi Lengser
Sekjen FUI Akui Akan Dapat Bonus Lebih Jika Demo Berakhir Rusuh Dan Jokowi Lengser
Polda Metro Jaya menetapka Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath sebagai tersangka kasus dugaan makar. Dari tangan tersangka polisi menyita ratusan juta rupiah.
“Dari tangan tersangka kita menyita uang sekitar 180juta rupiah.” Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan TribunNews.
Argo menambahkan, Al-Khaththath ditangkap polisi saat tengah menginap di Hotel Kempinsi, Jakarta Pusat pada Jumat (31/3/2017) dini hari kemarin. Dia ditangkap sebelum aksi unjuk rasa 313 atau aksi 31 Maret 2017.
Argo juga menyebutkan bahwa tersangka mengakui uang tersebut nantinya akan di gunakan untuk dibagi kepada massa yang ikut berorasi dalam aksi 313 tersebut.
” Ya tersangka mengakui bahwa uang tersebut akan dibagikan kepada massa yang ikut Demo 313.” Ujar Argo
Argo juga menyebutkan bahwa tersangka mengakui akan mendapat bayaran lebih jika Aksi berakhir dengan kericuhan.
” Saat di mintai keteranganya, tersangka mengakui akan mendapatkan bonus lebih jika aksi 313 berakhir dengan kericuhan apa lagi berhasil melengserkan jokowi.” Lanjut Argo.
Saat ini Al-Khaththath di tahan di Polda Metro Jaya bersama ZA, IR, V, dan M atas tuduhan serupa. Sementara itu, V, dan M juga dikenai Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Sumber : TribunNews
No comments:
Post a Comment