MENGGANAS.. Trik Licin Jokowi Berpolitik dan Buru Koruptor
Selasa, 26 April 2016,
JAKARTA, ARRAHMAHNEWS.COM – Salah satu artikel dari seorang penulis Asaaro Lahagu yang dimuat di kompasiana menjelaskan sepak terjang Jokowi dalam menyelesaikan masalah demi masalah. Tulisan menarik untuk disimak:
“Hajar mereka lebih garang, sangar dan galak,” demikian perintah menderu Jokowi kepada para aparat penegak hukumnya awal 2016 lalu. Setelah menghukum mati para gembong Narkoba Jilid 1 dan 2, Jokowi memerintahkan Kepala BNN, Budi Waseso, tampil all-out menghabisi para Bandar Narkoba.
Menghadapi teroris, Jokowi tak mundur selangkah-pun, ia memerintahkan Kepala BNPT, Tito Karnavian, terus menghajar para teroris sampai ke sarangnya. Operasi Tinombala pun dilakukan besar-besaran di Sulawesi memburu kelompok Santoso. Jokowi ingin agar bibit teroris dicabut sampai ke akar-akarnya. Lewat Kepala BIN, Sutiyoso, Jokowi perintahkan agar memburu asset-aset Indonesia di luar negeri. Dengan anggaran yang diajukan BIN 3,7 triliun, Sutiyoso ingin menangkap para koruptor di luar negeri atau dimana pun di ujung dunia. Hasilnya Koruptor BLBI, Samadikun Hartono, ditangkap di China. Buronan Bank Century, Hartawan Aluwi ditangkap di Singapura. Ke depan, Jokowi akan memburu dengan ngotot semua para koruptor di luar negeri. Jokowi akan menggunakan segala cara yang ada untuk memburu aset Indonesia yang disembunyikan para koruptor di luar negeri. (Baca juga: Jokowi Percepat Sahkan UU Terorisme)
Itulah sebabnya anggaran BIN terus ditingkatkan, kerjasama dengan negara lain dibina, dan Undang-undang Tax Amnesty terus dikebut. Ke depan uang WNI sebesar 11,4 ribu triliun yang di luar negeri (di negara-negara tax heaven), akan menjadi fokus perburuan hebat Jokowi. Dengan data lengkap yang dikantonginya, Jokowi memaksa WNI yang punya duit di luar negeri itu memilih dua option. Duit anda boleh tetap simpan di luar negeri namun anda harus bayar pajak di Indonesia. Pilihan kedua, tarik duit anda di luar negeri, simpan di bank-bank nasional untuk dipinjam pemerintah sebagai modal pembangunan infrastruktur. Dan anda tidak perlu bayar pajak.
Tentu saja ada skenario ketiga jika dua option itu tidak digubris oleh para pemilik duit 11, 4 ribu tirliun itu. Skenario ketiga itu menjadi semakin jelas ketika Jokowi membina hubungan mesra dengan China, mengunjungi Amerika Serikat dan terakhir keliling Eropa untuk menyampaikan misi rahasianya. Jika China, Amerika, dan Eropa Barat terus berteriak Indonesia sebagai negara korup, maka Jokowi meminta bantuan mereka memberikan data orang Indonesia yang ada duitnya di negera tersebut. Jika Jokowi ingin menyita uang itu, maka negara lain siap membantu. Skenarionya adalah jika asal duitnya itu tidak jelas alias dari hasil korupsi, pencucian uang, penipuan, penjualan Narkoba, praktek illegal logging, illegal fishing, pencurian minyak dan seterusnya, maka akan disita oleh negara. Nah, skenario itu hanya terjadi jika ada perjanjian rahasia dengan negara lain. (Baca juga: Johan Budi Bersama Jokowi, Cara Cerdas Lawan Korupsi)
Nampaknya dukungan negara lain itu mengalir ketika banyak pemimpin negara lain datang mengunjungi Jokowi dan sebaliknya Jokowi datang mengunjungi mereka termasuk ke Eropa terakhir ini dan tentu saja misi rahasia Jokowi diselipkan. Jokowi tentu punya prinsip. Sambil bekerja mati-matian membangun negeri ini lewat geliat ekonomi, Indonesia juga harus memanfaatkan duit yang sudah dihasilkan termasuk duit 11,4 ribu triliun itu. Selain memburu duit itu, Jokowi juga menggalakan pemberantasan korupsi di dalam negeri ini. Nah, fokusnya bukan hanya kepada pelaku korupsi, tetapi kepada para penegak hukum. Membersihkan para penegak hukum, akan menjadi fokus hebat Jokowi. Untuk mencapai tujuan strategisnya, Jokowi terus memerintahkan KPK untuk menghajar para penegak hukum terlebih dahulu. Jelas, tidak mungkin sapu kotor membersihkan lantai kotor. Pusat fokus pembersihan yang diinginkan Jokowi adalah Kejaksaaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, BPK, DPRD dan DPR. Karena di insitusi inilah para maling, tikus dan mafia bersarang. Maka tak heran jika Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK baru-baru ini di Kejaksaan Tinggi DKI, Jawa Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penangkapan anggota DPRD Sanusi, anggota DPR Damayanti adalah aksi pembersihan para penegak hukum dan para pembuat undang-undang.
Jika KPK mengobrak-abrik Mahkamah Agung (MA) sekarang ini, karena memang disitulah pusat mafianya. Fakta bahwa tuntutan PSSI dan partai politik selalu memang melawan pemerintah di MA karena memang di sana ada jaringan mafia hukumnya. KPK sekarang sedang mengambil ancang-ancang untuk membersihkan BPK yang menyebut dirinya itu sebagai lembaga tak pernah bersalah. Di sana juga ada mafia besarnya. Tentu saja KPK tidak akan terpengaruh ocehan DPR dan DPRD DKI agar menetapkan Ahok sebagai tersangka Sumber Waras. Justru KPK semakin giat mengintai BPK dan DPRD DKI yang memang terbukti banyak bermain terkait wewenang mereka. Soal reshuffle kabinet, Jokowi jelas menunggu perkembangan pelaksanaan Munaslub di Golkar. (Baca juga: #DennySiregar dan Jurus ‘Mabuk’ Jokowi Pusingkan Lawan dan Kawan)
Sekarang, pasca Munas rekonsiliasi, PPP jelas sudah berada di pihak pemerintah. Tuntutan PPP Djan Farid yang mengklaim menang di MA tidak akan digubris oleh Jokowi. Hal yang sama dengan kemenangan PSSI hasil putusan MA, juga tidak digubris. Tanpa eksekusi, maka kemenangan PSSI di tingkat mafia MA itu hanya menjadi singa ompong tak bergigi. Kenapa perintah Jokowi itu semakin meraung di tahun 2016 ini? Aha, saya baru mengerti ketika saya secara sekilas kembali ke belakang. Ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden RI Ke-7, dan dihadiri oleh lawannya Prabowo, saya bertepuk tangan. Hebat, dia takhlukkan lawannya dan hadir di acara pelantikannya. Publik sangat paham bahwa untuk naik ke kursi RI-1, Jokowi berjuang berdarah-darah melawan para pemfitnah, menghadapi aksi perlawanan Prabowo di Mahkamah Konstitusi dan perang opini dahsyat di media. Apakah goyangan selesai ketika ada acara pelantikan? Ternyata tidak, bahkan semakin menjadi-jadi. Ical di KMP lewat corongnya Bambang Soesantio, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Plus Setya Novanto terus ‘ngamuk’ di DPR. Setiap hari mereka melepaskan senjata maut berupa wacana hak angket, interpelasi, Pansus, impeachment untuk meneror Jokowi.
Tetapi di saat bersamaan, Jokowi dengan lihai ‘menciptakan’ dualisme kepengurusan Golkar dan PPP yang hingga hari ini efeknya luar biasa. Celakanya, serangan bertubi-tubi datang juga dari belakang. Megawati terus menyebut Jokowi petugas partai, JK terus mendikte Jokowi dan bernafsu menjadi ‘the real president’, dan Surya Paloh yang mencari panggung di istana. Belum lagi tusukan dari samping para elit PDIP semacam Effendi Simbolon yang terus menebarkan ‘paku’ bahwa setelah tiga bulan, saatnya Jokowi dilengserkan. Elit lain PDIP, Masinton Pasaribu, terus menyerang Menteri Rini Soemarno yang katanya menghina Presiden Jokowi. Saat situasi memanas, muncul serangan mematikan dari PDIP berkolaborasi dengan DPR. Saat melihat sinyal manufer mematikan ketua KPK, Abraham Samad, Mega langsung mengajukan Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Sutarman. Di saat bersamaan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Jokowi terjepit, lalu dengan cerdas menghimpun kekuatan lewat Panglima ABRI ketika itu Muldoko. Dengan cepat Jokowi melakukan konsolidasi strategis. Ia menolak melantik Budi Gunawan dan memilih Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Setelah itu ia memilih Panglima ABRI baru Gatot Nurmantyo menggantikan Muldoko yang pensiun. Kemudian Jokowi berturut-turut mengangkat Sutiyoso sebagai Kepala BIN, Mulyono, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Edy Rahmayadi, sebagai Pangkonstrad. Setelah taktik bertahan berjalan sempurna, Jokowi langsung unjuk gigi. Ia mengangkat, Luhut Panjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo, memasukkan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya dan Pramono Anung, Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Maka ketika timbul kasus Papa Minta Saham ketua DPR Setya Novanto, Jokowi sudah bisa mendikte DPR untuk memecatnya langsung dari ketua DPR. Ketika timbul kasus RJ Lino, Jokowi tanpa gejolak menggeser Kabareskrim Budi Waseso. Sejak saat itu mulailah serangan balik Jokowi. Kini taktik bertahan Jokowi sudah berlalu. Pun setelah konsolidasi strategisnya, Jokowi tidak mempunyai musuh berarti lagi di DPR dan dari kalangan partai politik pendukungnya. Kepercayaan masyarakat menurut survei pun kembali pulih dan semakin baik. Kini Jokowi sedang giat membangun infrastrukturnya sambil asyik melakukan serangan balik kepada para koruptor, tikus-tikus negeri dan para mafia yang telah berpesta-pora sebelumnya menggerogoti kekayaan alam negeri ini. (ARN)
Sumber: Kompasiana
No comments:
Post a Comment